DPR Sebut Kenaikan BBM Nonsubsidi Merupakan Kewajaran
Pasardana.id – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi, awal bulan Mei 2026 mengalami kenaikan.
Terkait kenaikan harga tersebut, anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno menilai sebagai sebuah kewajaran.
Menurut dia, penyesuaian ini tidak terelakkan mengingat tren harga minyak dunia yang terus merangkak naik.
Ia kemudian menjelaskan, skema harga BBM nonsubsidi memang dirancang untuk mengikuti mekanisme pasar.
Jika harga tidak segera disesuaikan dengan kondisi global, hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi beban finansial yang berat, baik bagi pemerintah melalui APBN maupun bagi badan usaha seperti Pertamina dan perusahaan swasta lainnya.
“BBM nonsubsidi harus menyesuaikan dengan kondisi harga di pasaran. Jadi tidak heran kalau ada kenaikan. Kalau dibiarkan dengan harga lama, tentu akan menjadi beban bagi Pertamina dan juga APBN. Bagi badan usaha swasta, saya rasa mungkin juga sama,” beber Eddy.
Sebagai infomasi, gelombang penyesuaian harga ini sebenarnya telah dimulai sejak pertengahan April 2026 oleh Pertamina untuk produk tertentu.
Memasuki awal Mei 2026, sejumlah badan usaha swasta seperti BP Indonesia dan VIVO turut melakukan langkah serupa, terutama pada produk diesel mereka yang mengalami kenaikan signifikan di atas Rp5.000 per liter.
Sementara itu, Eddy yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI ini, mendorong pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Dirinya menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada sumber energi impor yang sangat rentan terhadap gejolak geopolitik dan ekonomi global.
“Bagaimanapun, dengan ketergantungan yang masih tinggi terhadap energi fosil, setiap gejolak harga minyak dunia akan selalu berpotensi menekan perekonomian kita,” tegasnya.
Lebih lanjut Eddy mengusulkan, sebagai solusi jangka panjang, mendesak dilakukan percepatan pengembangan energi terbarukan di dalam negeri, seperti panas bumi, tenaga surya, angin, dan bioenergi.
Menurut dia, transisi energi bukan sekadar upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih, melainkan sebuah keharusan strategis untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional.
“Saya yakin dan percaya, urgensi mewujudkan ketahanan energi sama pentingnya dengan upaya mewujudkan ketahanan nasional. Transisi energi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan,” tandas Eddy.